Sari Yuliati Ingatkan MK Antisipasi Penanganan Perkara Pemilu 2024

Sari Yuliati Ingatkan MK Antisipasi Penanganan Perkara Pemilu 2024

Sariyuliati.com Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengimbau Mahkamah Konstitusi (MK) mempersiapkan penuh sejak awal dalam persiapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar serentak pada tahun 2024 mendatang. Sari berharap, saat-saat ini MK sudah mulai menyiapkan persiapan penanganan perkara perselisihan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Sari mengingatkan, jangan sampai keterbatasan anggaran menjadikan penanganan perkara di MK tidak berjalan secara maksimal.

Demikian dipaparkan Sari saat menyampaikan pendapat dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Sekjen MK dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2023 dan pembahasan usulan program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus berdasarkan kriteria teknis dari komisi yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2022).

“Concern saya, tahun 2023 merupakan tahun yang krusial bagi MK karena MK harus mempersiapkan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu Serentak tahun 2024. Jadi, kami berharap MK mulai menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jangan sampai dengan keterbatasan anggaran menjadi penanganan perkara di MK tidak berjalan secara maksimal, ” ujar Sari.

Disisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap renovasi Gedung MK dan pengembangan aplikasi layanan MK berbasis Information Communication and Technology (ICT). Tak hanya itu, Sari menyampaikan apresiasinya terhadap program bimtek ‘Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan Workshop Penanganan Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)’ yang diselenggarakan oleh MK.

“Saya sangat mendukung renovasi gedung MK dan pengembangan ICT, sehingga jangan sampai Pemilu-nya sudah selesai tapi pengembangan tata kerja-nya belum selesai. Saya juga mengapresiasi program bimtek ‘Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan Workshop Penanganan Perkara PHPU’ yang diselenggarakan oleh MK. Saya berharap, program bimtek program ini juga bisa menjangkau ke seluruh Indonesia kalau bisa melibatkan kami Anggota Komisi III DPR RI, ” pungkas Legislator dapil NTB II itu.

Komisi III DPR RI gelar Rapat Kerja dengan Kapolri 10 Jam soal Sambo

Komisi III DPR RI gelar Rapat Kerja dengan Kapolri 10 Jam soal Sambo

Rapat Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah selesai. Rapat yang membahas khusus soal kasus penembakan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang melibatkan eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ini berjalan selama kurang lebih 10 jam.Rabu (24/8/2022) pukul 20.22 WIB, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul selaku pimpinan menutup rapat itu. Rapat berakhir dengan kesimpulan dan closing statement oleh Jenderal Sigit.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T menjadi buah bibir jutaan pasang mata yang sedang menyaksikan jalannya rapat kerja tersebut, hal itu semakin terlihat dengan ramainya jagad media sosial yang mendiskusikan kembali kondisi tersebut.

Hal itu tidak lepas dari pengamatan para Netizen dan masyarakat yang memantau secara langsung jalannya rapat kerja tersebut.

“Sari Yuliati, Sahroni, Taufik Basaru, Syarufudin Sudding, Benny Harman, Mulfachri Harahap, ini merupakan wakil rakyat yang jelas memperlihatkan qualitasnya, kita patut bangga dengan mereka” tegas Peter F Gontha dalam akun media sosialnya.

hal tersebut bukannya tanpa alasan, di tengah menghangatnya jalannya rapat sempat terjadi adu argumen antar anggota Komisi yang menurut masyarakat luas belum menyentuh substansi masalah.

pada rapat tersebut Sari Yuliati menyampaikan pandangan dan pendapatnya di hapan Kapolri dengan sangat cermat dan tegas.

“Kami mendukung penuh dan percaya terhadap langkah-langkah Kapolri dalam penanganan dan menyelesaikan kasus kematian Brigadir J sudah tepat dan on the track, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kami untuk tidak mendukung Kapolri dalam mengungkap kasus itu” tegasnya.

Sari Juga meminta Kapolri untuk mengungkap motif pembunuhan pada kasus Brigadir J secara terang benderang ke masyarakat sehingga tidak menimbulkan persepsi dan asumsi liar di masyarakat.

“Jangan sampai ada prasangka dari masyarakat kalau Polri melakukan cipta kondisi agar masyarakat menjadi blur pada motif sesungguhnya itu kondisi yang saat ini sedang terjadi di masyarakat, sehingga sekali lagi saya menegaskan agar Kapolri segera mengungkap kasus ini dengan sebenar-benar ke masyarakat” ucap Sari menegaskan kembali.

Berikut beberapa kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri soal kasus Sambo yang memakan waktu hingga 10 jam

  1. Komisi III DPR RI mendukung secara penuh Kapolri dalam penanganan perkara tindak pidana dalam peristiwa Duren Tiga secara profesional, transparan dan akuntabel.
  2. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem, reformasi kultural dan struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural dan akuntabel.

Kesimpulan itu dirumuskan dan disepakati oleh Komisi III DPR dan Jenderal Sigit. Bambang Pacul mengetuk palu menandakan kesepakatan atas kesimpulan tersebut.

Selanjutnya, Bambang Pacul mempersilakan Jenderal Sigit menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement.

Jenderal Sigit menyampaikan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan Komisi III DPR. Dia berkomitmen mewujudkan perbaikan di tubuh Polri.

“Yang terhormat Bapak pimpinan Komisi III juga serta seluruh mitra kerja Komisi III. Tentunya kami sangat berterima kasih mendapatkan kesempatan dan kemudian mendapatkan rekomendasi yang tentunya akan kami tindaklanjuti. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus mendengarkan kritik, saran, harapan, aspirasi dan persepsi untuk membuat Polri menjadi lebih baik dan tentunya kami sangat berterima kasih atas apresiasi dan dukungan,” kata Jenderal Sigit.

“Kami berharap Polri bisa kembali segera pulih dan tentunya pekerjaan-pekerjaan besar yang harus kami tangani. Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami dalam posisi siap untuk melaksanakan kegiatan dan Polri solid,” sambungnya.

Untuk diketahui, Komisi III DPR menggelar rapat bersama Kapolri dan jajaran hari ini. Rapat berlangsung selama kurang lebih 10 jam sejak pukul 10.00 WIB.

Sari Yuliati Prihatin Dengan Guru Honorer Penjual Narkoba di Lombok

Sari Yuliati Prihatin Dengan Guru Honorer Penjual Narkoba di Lombok

Seorang guru honorer berinisial HA di Lombok Timur ditangkap aparat kepolisian karena kedapatan menjadi penjual narkoba.

Alasan minimnya gaji guru serta besarnya hasil jualan obat terlarang mendorong pria 34 tahun ini terjun ke dunia hitam. Namun baru 6 bulan menggeluti profesi barunya, HA keburu diciduk aparat dalam penggerebekan pada 2 Agustus 2022 kemarin.

Sari Yuliati, anggota DPR RI Dapil 2 NTB menyatakan keprihatinannya atas kabar tersebut. Menurut legislator dari Komisi III tersebut, tak sepatutnya alasan ekonomi menjadikan seorang guru gelap mata dan melakoni profesi penjual narkoba.

“Saya sangat prihatin dengan kasus guru honorer di Lombok yang jualan narkoba. Mustinya sebagai guru bisa memberi contoh yang baik bagi para siswanya,” ujar Sari saat ditemui di Gedung Nusantara kompleks DPR RI.

Sari Yuliati menambahkan, masalah kesejahteraan guru honorer juga harus jadi perhatian bersama para stakeholders. Sehingga ke depan kasus serupa bisa dihindari.

“Saya juga melihat isu gaji guru honorer musti jadi perhatian kita bersama. Saya akan coba membawa isu ini ke pihak-pihak pengampu kebijakan untuk dicarikan solusi terbaiknya,” tegas Sari melanjutkan.

Selamatkan Keuangan Negara 150 Miliar, Sari Yuliati Apresiasi Kinerja Kejati NTB

Selamatkan Keuangan Negara 150 Miliar, Sari Yuliati Apresiasi Kinerja Kejati NTB

Anggota Komisi III DPR Sari Yuliati mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bisa mengamankan kerugian negara, mencapai Rp150 miliar.

“Saya mengapresiasi capaian ini. Padahal kondisi anggaran penyelidikan dan penyidikan Kejati NTB mengalami kekurangan dana,” ujar Sari saat memimpin Rapat Kerja Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI dengan Kajati NTB beserta jajaran, di Kota Mataram, NTB, Rabu (20/7/2022).

Sari melanjutkan walaupun sudah memiliki kinerja yang bagus, pihaknya tetap ingin Kejati NTB terus meningkatkan kinerja.

Selain itu, kata politisi Partai Golkar ini, Kajati NTB juga menyampaikan aspirasinya terkait pengadaan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Pasalnya, Pengadilan Tipikor di NTB ini masih jarang dan jaraknya cukup jauh, saat ini hanya ada di Kota Mataram.

Sari juga memberikan apresiasi kepada jajaran Kejati NTB yang telah membuat tempat rehabilitasi yang cukup bagus dan representatif.

Menurutnya ini adalah langkah yang bagus dari aparat penegak hukum dalam rangka mengurangi kelebihan kapasitas lapas, dimana hampir 70 persennya lapas di Indonesia diisi napi kasus narkoba.

Sari Yuliati mengadakan Rapat Koordinasi dengan Direktur Amerika I Kemlu RI

Sari Yuliati mengadakan Rapat Koordinasi dengan Direktur Amerika I Kemlu RI

Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Kanada, Sari Yuliati (F-PG) mengadakan Rapat Koordinasi dengan Direktur Amerika I Kemlu RI, Iwan Freddy Hari Susanto untuk membahas rencana program kerja GKSB DPR RI – Parlemen Kanada dan isu terkini antara Indonesia – Kanada (05/07/2022).

Dalam rapat tersebut dibahas beberapa potensi kerjasama antara Indonesia dan Kanada, seperti Perjanjian dagang Indonesia Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), Potensi kemitraan Indonesia dan Kanada dalam kerjasama pangan khususnya pada pupuk dan gandum, keamanan siber, perubahan iklim, serta inisiatif ASEAN – Canada Parliamentary Association.

ICA – CEPA dapat mendorong nilai ekonomi antara kedua negara, meliputi perdagangan dan investasi serta pengurangan tarif pada berbagai produk dan komoditi. Diharapkan ratifikasi dari perjanjian dagang tersebut dapat meningkatkan hubungan ekonomi yg benefisial bagi kedua negara. Direktur Amerika I juga menyampaikan potensi kerjasama pangan antara Indonesia – Kanada, akibat kondisi dunia yang sedang tidak menentu, rantai pasokan pangan dunia yang terkena dampak dari kondisi tersebut mulai mencari sumber pangan yang baru, dimana Indonesia dan Kanada dapat menjadi produsen yang dapat diandalkan.

Terkait kerjasama antar parlemen, disampaikan adanya usulan untuk meluncurkan ASEAN – Canada Parliamentary Association yang diharapkan dapat meningkatkan intensitas komunikasi antara kawasan Asia Tenggara & Kanada. GKSB DPR RI – Parlemen Kanada menyambut baik rencana tersebut.

Ketua GKSB juga menyampaikan ketertarikan GKSB DPR RI – Parlemen Kanada untuk bertukar pikiran dalam isu penanganan pandemi dan kerjasama alat kesehatan, keamanan siber dan perubahan iklim, dimana kedua negara memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan mutu untuk menghadapi kedua isu tersebut.

SARI YULIATI PIMPIN RAPAT VIRTUAL BAHAS PROGRAM KERJA  GKSB DPR RI –  PARLEMEN KANADA

SARI YULIATI PIMPIN RAPAT VIRTUAL BAHAS PROGRAM KERJA GKSB DPR RI – PARLEMEN KANADA

GKSB DPR RI – Parlemen Kanada mengadakan rapat internal secara virtual untuk membahas rencana program kerja GKSB DPR RI-Parlemen Kanada (28/06/22).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Kanada, Sari Yuliati (F-PG), yang dihadiri oleh Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Kanada, Ardhya Pratiwi (F-PGerindra) serta Junimart Girsang (F-PDIP) dan Nusron Wahid (F-PG) yang diwakili karena bersinggungan dengan agenda lain.

Dalam rapat tersebut, Ketua dan Anggota GKSB memberi usulan agar pertemuan pada rangkaian kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Kanada untuk berfokus pada kerjasama kesehatan (khususnya dalam penanggulangan pandemi Covid-19, kerjasama vaksin dan alat kesehatan), cyber security, climate change, pariwisata serta kerjasama antar parlemen.

Ketua rapat juga mengarahkan agar GKSB DPR RI – Parlemen Kanada mengagendakan rapat dengan Kemlu RI dan courtesy call dengan Dubes Kanada untuk Indonesia untuk membahas rencana kunjungan, rangkaian pertemuan serta pending matters terkait isu terkini hubungan bilateral kedua negara.

Sari Yuliati Sukseskan Acara Halal Bihalal Masyarakat Lombok Jabodetabek

Sari Yuliati Sukseskan Acara Halal Bihalal Masyarakat Lombok Jabodetabek

Jakarta,- Pasca Hari Raya Idul Adha 1443 H, masyarakat Lombok-NTB atau Himpunan Masyarakat Lombok (Himalo) yang bermukim di Jabodetabek menggelar Halal Bihahal di Gedung Juang 45 Jakarta yang juga diikuti secara virtual.

 

Ketua Umum Himalo, H. Muslihan Habib, mengatakan kegiatannya dilaksanakan pada Sabtu (21/05/2022) dan dihadiri ratusan orang Lombok se-Koabodetabek dan acara yang juga dapat diikuti secara virtual itu berjalan secara lancar serta sukses. “Alhamdulillah kegiatan Halal bihalal Himalo berjalan dengan lancar dan sukses.” katanya.

Menurutnya, suksesnya acara Halal bihalal yang menghimpun masyarakat Lombok ini, tidak terlepas dari kontribusi dan peran serta para donasi, termasuk Ibu Sari Yuliati, Anggota DPR RI, Dapil NTB (Pulau Lombok).

“Suksesnya acara ini tidak terlepas dari para donasi, termasuk Ibunda Sari. Semoga donasi beliau menjadi amal jariah yang bawa berkah. Secara pribadi dan pimpinan Himalo tak lupa mengucapkan banyak terima Kasih,” ungkapnya.

Sari Yuliati Apresiasi Bonum Coffee yang Hadirkan Konsultasi Hukum Gratis Bagi UMKM

Sari Yuliati Apresiasi Bonum Coffee yang Hadirkan Konsultasi Hukum Gratis Bagi UMKM

Sariyuliati.com –Sebagai bentuk dukungan bagi UMKM dan bantuan  hukum untuk masyarakat luas. Sari Yuliati mengapresiasi hadirnya Bonum Coffee, yang berada di Mataram, NTB.

Bonum Coffee sebuah kedai kopi plus resto yang menawarkan konsep berbeda. Pengunjung tidak saja menikmati kopi dan hidangan, lebih dari itu bisa mendapat advice atau nasihat hukum dari para pakar.

Semakin jadi pembeda karena konsultasi hukum itu secara cuma cuma. Sebab dalam situasi pandemi saat ini, masalah hukum terus bergulir dan membelit orang orang tertentu, sementara sisi lain keuangan semakin cekak.

“Teman-teman, Bonum Coffee bukan hanya sebagai tempat hangout meskipun makanan dan minumannya sangat menarik, tetapi juga di Bonum Coffee ini pelanggan yang berkunjung bisa mendapatkan layanan Konsultasi Hukum gratis dan juga layanan legalisasi UMKM setiap hari Jum’at sekali dalam dua pecan,” jelas Sari yang berkunjung ke kedai ini di sela kesibukannya dalam kunker di NTB.

Terletak di Jalan Terusan Bung Hatta nomor 17-18 Rembiga Kecamatan Selaparang, Mataram, Bonum Coffee memadukan konsep natural modern di bangunan dua lantai itu. 

Kedai yang juga sempat dikunjungi Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah ini berusaha menghadirkan suasana milenial tanpa meninggalkan kesan natural yang nampak dari tanaman hias ditempatkan di beberapa sudut dekat interior.

Dengan konsep ini, manajemen kedai ingin pengunjung yang khusus datang dengan kebutuhan edukasi hukum, mendapat referensi tepat di tempat yang berbeda.

“Biasanya konsultasi hukum itu di klinik hukum atau kantor kantor lawyer.  Tapi di sini, kami sediakan ruang konsultasi hukum secara gratis  untuk semua kalangan,” kata Manajer Bonum Coffee, Topik Marswadi, Minggu (26/9).

Legislator Dukung Pembentukan Polres Khusus KEK Mandalika

Legislator Dukung Pembentukan Polres Khusus KEK Mandalika

sariyuliati.com — Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mendukung rencana Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk Polres di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Mengingat, dalam waktu dekat akan ada perhelatan besar bertaraf internasional di kawasan itu, maka pembentukannya juga bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat Indonesia di mata dunia.

“Kami sangat mendukung usulan pembentukan Polres Mandalika itu untuk menjaga harkat dan martabat Indonesia. Karena beberapa perhelatan besar sudah di depan mata. Tentu peran kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) itu sangat penting, dimana fungsi polisi kan ada disitu. Jadi kita sangat mendukung demi bangsa dan negara,” ungkap Sari saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI di Mapolda NTB, Jumat (10/9/2021).

Politisi F-Golkar ini juga mengusulkan, agar politik anggaran Polri disisihkan secara prioritas untuk pembangunan ekonomi di NTB yang sangat mengandalkan pariwisata, terutama di Mandalika yang akan mengadakan event besar. Sehingga rencana pembentukan Polres tersebut bisa berjalan dengan baik.

“Saya mengusulkan, kalau perlu di kawasan Mandalika juga harus punya jaringan siber yang mendukung untuk penertiban dan keamanan di sekitar kawasan tersebut. Saya kira itu sangat penting, karena peran kepolisian untuk pemulihan ekonomi nasional ini tidak bisa di pandang sebelah mata. Ekonomi tidak bisa akan up kalau keamanan dan ketertibannya itu tidak maksimal,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi III DPR Herman Hery, ia mendukung sepenuhnya pembentukan Polres Khusus KEK Mandalika. Walaupun hal ini belum lazim dan mungkin juga baru pertama kali, karena untuk membentuk sebuah polres harus ada proses seperti nomenklatur dan aturan lainnya.

“Oleh sebab itu, saya meminta kepada sekretariat dan staff ahli Komisi III DPR RI agar ini menjadi kesimpulan rapat dan memepersiapkan konsep usulan tersebut. Karena ini bukan hanya sekedar membangun sebuah polres, tapi menyangkut harkat dan martabat kita di mata dunia,” ujarnya.

Pada kesempatan lain, Kapolda NTB Irjen Pol. Mohammad Iqbal mengatakan, Polres Khusus KEK Mandalika akan menjalankan kewenangan yang lebih spesifik, khusus dalam pemeliharaan keamanan. Tidak dibebani proses lidik dan sidik, agar tetap konsen.

“Ini menjadi sebuah grand strategy, dimana rencana pembentukan polres khusus yang setara dengan tugas pokok kepolisian resor skala kabupaten/kota tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pengamanan KEK Mandalika,” ucapnya.

Sumber: dpr.go.id