Sari Yuliati Resmi Jadi Wakil Ketua DPR RI 2026-2029

27 Februari 2026

Berita

Sari Yuliati Wakil Ketua DPR RI

Jakarta DPR RI resmi melantik Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, menggantikan Adies Kadir yang telah ditetapkan sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI. Pengangkatan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Sidang III Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Dalam rapat tersebut, DPR lebih dahulu menyetujui Adies Kadir sebagai anggota Mahkamah Konstitusi usulan lembaga legislatif.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat resmi dari DPP Partai Golkar terkait pergantian antarwaktu (PAW) pimpinan DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Sidang dewan yang terhormat, dengan telah disetujuinya saudara Adies Kadir sebagai calon Hakim Konstitusi usulan DPR, dapat kami informasikan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari DPP Partai Golkar Nomor: B/934/DPP/GOLKAR/2026 tanggal 26 Januari 2026 perihal pergantian antarwaktu Pimpinan DPR RI dari Partai Golkar sisa masa jabatan 2024-2029," ujar Saan dalam rapat paripurna.

Saan kemudian menanyakan persetujuan forum terhadap penetapan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, terhadap Saudari Sari Yuliati dapat ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR Rl, apakah bisa disetujui?" tanya Saan

Seluruh anggota DPR yang hadir serentak menyatakan persetujuan.

"Setuju," jawab para anggota dewan.

Dengan demikian, Sari Yuliati resmi ditetapkan dan dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir. Pelantikan tersebut ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto.

Sebagaimana diketahui, Sari Yuliati merupakan politikus Partai Golkar yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dan kembali terpilih untuk periode 2024-2029. la mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Il yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, serta Kota Mataram.

Seluruh anggota DPR yang hadir serentak menyatakan persetujuan.

"Setuju," jawab para anggota dewan.

Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T