Sari Yuliati Minta Kepala PPATK Awasi Transaksi Kripto yang Rawan Pencucian Uang

Sari Yuliati Minta Kepala PPATK Awasi Transaksi Kripto yang Rawan Pencucian Uang

Sariyuliati.com – Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati meminta kepada Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mewaspadai maraknya berbagai perkembangan kejahatan di bidang keuangan yang sedang terjadi di tengah masyarakat.

Salah satunya ialah  transaksi mata uang Kripto yang dicurigai menjadi modus baru pencucian uang.

“Diduga terjadi tindak pidana pencucian uang Kripto yang menembus angka Rp.123 triliun pada 2021. Tetapi jika kita akumulasi dari tahun 2017 itu sekitar 500 triliun. Ini harus menjadi perhatian khusus dari PPATK terkati persoalan ini,” tegas Sari dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan yang diwakili oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana bersama jajarannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/1/2022).
Dalam rapat tersebut, Sari menegaskan, kepala PPATK dan jajarannya harus bekerja cermat dan up to date terhadap berbagai macam transaksi keuangan yang kemungkinan menjadi modus baru pencucian uang.
“Belum lagi perkembangan cukup signifikan dari Non Fungible Token (NFT) yang perlu terus diwaspadai terkait dugaan pencucian uang dari layanan digital tersebut pak. Jadi ini saya ingin memastikan apakah PPATK mempunyai instrumen yang cukup tangguh untuk menghadapi keniscayaan perkembangan zaman baik dari sisi regulasi maupun teknologi,” kata legislator asal NTB ini dalam rapat tersebut.
Terakhir Sari menyampaikan keluhan masyarakat terkait Pinjaman Online (Pinjol) yang praktiknya ternyata masih banyak yang ilegal. Serta dampak dari pinjol ilegal yang sudah sistemik di mana beberapa pinjol menjebak masyarakat untuk menggunakan jasa mereka.
“Hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat jadi saya minta kejelasan dari PPATK kira-kira terobosan apa yang sudah dilakukan untuk solusi atas permasalahan yang terjadi,” tutur Sari.
Terkait pertanyaan dan instruksi Sari tersebut, ketua PPATK , Ivan Yustiavandana menjelaskan pihaknya mengantisipasinya dengan beberapa hal, di antaranya sudah melakukan riset independen, secara internasional bekerja dengan 12 negara. Dalam hal antisipasi Kripto. Serta bersosialisasi menyebarkan rekomendasi terkait transaksi Kripto.