MK harus siapkan diri sejak awal menuju Pemilu 2024

MK harus siapkan diri sejak awal menuju Pemilu 2024

Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Sariyuliati.com-Mahkamah konstitusi (MK) perlu mempersiapkan penuh sejak awal dalam persiapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang digelar serentak pada tahun 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen MK dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga tahun 2023 di gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Kamis (1/9/2022).

Sari berharap, MK sudah mulai menyiapkan persiapan penanganan perkara perselisihan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Ia mengingatkan, jangan sampai keterbatasan anggaran menjadikan penanganan perkara di MK tidak berjalan secara maksimal.

“Concern saya, tahun 2023 merupakan tahun yang krusial bagi MK karena MK harus mempersiapkan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu serentak tahun 2024.Jadi, kami berharap MK mulai menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jangan sampai dengan keterbatasan anggaran menjadi penanganan perkara di MK tidak berjalan secara maksimal,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga menyatakan dukungan penuh terhadap renovasi Gedung MK dan pengembangan aplikasi layanan MK berbasis information Communication and technology (ICT) . Tak hanya itu, Sari menyampaikan apresiasinya terhadap program Bimtek ‘Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan Workshop Penanganan Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)’ yang diselenggarakan oleh MK.

“Saya berharap, program Bimtek program ini juga bisa menjangkau ke seluruh Indonesia Kalau bisa melibatkan kami anggota Komisi III DPR. ” pungkas legislator Dapil NTB II tersebut.

Sementara itu, Komisi II bersama pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) menyepakati penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pemilu.

Perppu akan mengakomodasi perubahan dalam UU 7/2017 tentang pemilu setelah pembentukan DOB di Papua.

Ketua komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya menyetujui perubahan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) .